nusantarakini.id, SAMARINDA – Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ongkos haji agar lebih terjangkau dibandingkan dengan Malaysia mendapat respons positif dari Ketua Fraksi PKB DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti. Ia menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara hadir untuk umat.
Menurut Damayanti, wacana penurunan biaya ibadah haji bukan sekadar soal nominal, melainkan langkah awal untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan haji di Indonesia.
“Sudah waktunya pelayanan haji dikelola dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan transparan,” ujar Damayanti.
Pernyataan ini merespons data Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Indonesia tahun 2025 yang mencapai Rp 89,41 juta per jemaah, dengan setengahnya ditanggung langsung oleh calon haji. Sebagai perbandingan, di Malaysia, subsidi pemerintah memungkinkan warganya membayar antara Rp 36 juta hingga Rp 53 juta, tergantung kategori pendapatan.
Damayanti menilai kesenjangan ini perlu dijawab dengan langkah konkret, bukan hanya janji tahunan. Ia menyambut baik rencana pemerintah membangun perkampungan haji di Mekkah sebagai bagian dari strategi efisiensi biaya akomodasi.
Namun, ia menegaskan, upaya tersebut harus diiringi dengan reformasi sistem pengelolaan haji, termasuk pembentukan Badan Pengelola Haji yang lebih terstruktur dan akuntabel.
“Banyak jemaah yang menunggu belasan tahun untuk berangkat, tetapi pelayanan yang mereka terima masih jauh dari memuaskan. Ini adalah masalah sistemik yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi kesejahteraan masyarakat, Damayanti mengusulkan agar kehadiran BP Haji diperluas hingga ke daerah-daerah. Tujuannya adalah mendekatkan proses pelayanan kepada umat Islam di seluruh wilayah Indonesia.
“Jangan lagi jemaah hanya dijadikan objek kebijakan. Sudah waktunya mereka dilibatkan dalam penyusunan standar pelayanan,” tambahnya.
Ia berharap program reformasi haji ini tidak berhenti sebagai wacana politik, tetapi diwujudkan dalam bentuk layanan yang lebih efisien, adil, dan bermartabat bagi seluruh calon jemaah haji. (W/ADV/SR)
