nusantarakini.id, PENAJAM – Sujiati, Sekretaris Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), menyerukan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU terlibat aktif dalam meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan (faskes).
Menurutnya, masih terdapat keluhan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Sujiati menegaskan bahwa masalah pelayanan BPJS Kesehatan tetap menjadi sorotan serius di Benuo Taka. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi di lapangan yang belum sesuai harapan, terutama terkait waktu pulang pasien.
“Hal ini sudah kami sampaikan dalam rapat dengan BPJS, dan kami meminta untuk segera melakukan perbaikan,” ucapnya.
Sujiati mengungkapkan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian serius dalam rapat bersama Pemkab PPU. Meskipun ada tanggapan yang berbeda, DPRD PPU dan Pemkab PPU sepakat untuk mengambil langkah lebih lanjut terhadap situasi yang sebenarnya di lapangan.
“Namun, tanggapan dari BPJS tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Masih banyak keluhan yang belum terselesaikan,” tegasnya.
Oleh karena itu, di Komisi II DPRD PPU, Sujiati meminta komitmen dan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini dengan serius. Tujuannya adalah agar masalah ini tidak terus berulang dan tidak merugikan masyarakat.
“Kami akan meminta anggota komisi II untuk bersama-sama mencari solusi, dan akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS dan rumah sakit. Harapannya agar masalah ini tidak terus terjadi,” pungkasnya. (W/Adv/I)
