nusantarakini.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik yang membangun dengan kampanye negatif yang disebarkan buzzer di media sosial. Ia menilai, kehadiran buzzer tidak sepenuhnya salah, tetapi bisa menjadi ancaman ketika digunakan untuk memecah belah masyarakat.
“Buzzer itu sebenarnya alat. Tergantung dipakai untuk apa. Kalau mereka sebarkan informasi yang edukatif, itu tidak masalah. Yang bahaya kalau jadi mesin penyebar kebencian,” ujar Ananda saat diwawancarai, Selasa (17/6/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan keprihatinan terhadap maraknya narasi destruktif yang berseliweran di ruang digital, terutama yang mengandung hoaks dan sentimen SARA. Ia menilai, media sosial harusnya menjadi medium partisipasi publik yang sehat, bukan tempat saling menjatuhkan dengan informasi yang menyesatkan.
“Demokrasi butuh kritik, tapi kritik yang bertanggung jawab. Bukan komentar yang dipenuhi fitnah, ujaran kebencian, apalagi bawa-bawa isu SARA. Itu sudah keluar dari etika,” tegasnya.
Menurut Ananda, banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara kritik objektif dengan opini yang sengaja dibentuk untuk menggiring emosi publik. Ia menyarankan warga Kaltim untuk lebih kritis menyaring informasi dan tidak mudah terpancing oleh konten provokatif.
Ia juga menekankan bahwa buzzer tidak selalu merugikan, selama beroperasi dalam batas-batas etika dan tidak menyesatkan publik.
“Boleh saja ada orang menyuarakan pendapatnya lewat media sosial. Tapi harus santun, berdasarkan fakta, dan tidak menyulut konflik,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ananda mengajak masyarakat Kaltim untuk menggunakan ruang digital secara bijak. Ia berharap budaya dialog yang sehat bisa tumbuh, sehingga ruang publik tidak dipenuhi oleh kegaduhan yang tidak produktif.
“Mari kita rawat ruang digital ini dengan cara yang lebih dewasa. Sampaikan pendapat, tapi jangan lupakan tanggung jawab sosial,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
