nusantarakini.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur memastikan tidak akan tinggal diam terhadap program-program sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi, termasuk program perjalanan religi gratis bagi marbot dan penjaga rumah ibadah. Komisi IV yang menjadi mitra kerja Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Dinas Pendidikan menyatakan akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif dan bertahap.
Anggota Komisi IV, Sarkowi V Zahry, menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut akan dilakukan setelah implementasi berjalan, bukan sebelum. Menurutnya, pelaksanaan yang nyata di lapangan akan menjadi tolok ukur evaluasi yang objektif.
“Semisal ada temuan-temuan atau permasalahan dalam pelaksanaan, itu akan kami jadikan bahan evaluasi. DPRD menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki,” jelas Sarkowi, Kamis (26/6/2025).
Ia menuturkan bahwa pengawasan itu tidak sekadar retorika, melainkan mencakup tindakan konkret seperti pemanggilan instansi teknis, klarifikasi kendala teknis maupun anggaran, hingga memastikan daya serap belanja berjalan efektif.
Namun begitu, Sarkowi menekankan pentingnya memberi ruang kepada kepala daerah untuk membuktikan komitmen pelaksanaan program terlebih dahulu sebelum evaluasi dilakukan.
“Kita beri kesempatan dulu kepada gubernur dan wakil gubernur serta perangkatnya untuk laksanakan programnya. Setelah jalan, baru kita lihat capaian dan kendalanya. Kalau belum dilaksanakan, kita bicara evaluasi, itu namanya apriori,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap pengawasan yang dilakukan dapat menjaga integritas program, memastikan manfaat dirasakan masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas tata kelola anggaran daerah. (W/ADV/SR).
