nusantarakini.id, PENAJAM – warga di lingkar IKN menjadi perhatian utama Andi Muhammad Yusuf. Ia menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak masyarakat, terutama dalam konteks pengembangan wilayah yang berdekatan dengan proyek besar seperti IKN.
Menurutnya, setiap kebijakan yang diterapkan harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status kepemilikan tanah mereka.
“Saya yakin pemerintah juga tidak tinggal diam kalau ada yang merasa keberatan. Harapannya juga bagaimana pemerintah itu melindungi hak-hak daripada masyarakat itu sendiri,” tegas Andi.
Pemerintah diharapkan bisa memberikan solusi yang konkret bagi warga yang menuntut kejelasan mengenai hak tanah mereka. Andi menekankan pentingnya dialog dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk menemukan jalan tengah yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi warga sekitar.
Selain itu, Andi Muhammad Yusuf menilai bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam mensosialisasikan setiap kebijakan terkait pengembangan IKN. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan transparan mengenai hak-hak mereka.
“Pemerintah harus lebih sering turun ke lapangan, berdialog langsung dengan masyarakat, dan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kebijakan yang akan diterapkan,” ujar Andi.
Menurut Andi, salah satu langkah penting yang harus diambil oleh pemerintah adalah memastikan bahwa setiap proses pengalihan tanah atau penyesuaian legalitas kepemilikan dilakukan dengan adil dan transparan. Masyarakat harus merasa bahwa hak mereka dihargai dan dilindungi oleh negara.
“Proses pengalihan atau penyesuaian legalitas tanah harus dilakukan dengan sangat transparan dan adil. Masyarakat harus merasa dilibatkan dalam setiap tahapannya,” tambah Andi.
Andi juga menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyelesaikan masalah legalitas tanah ini. Ia berharap bahwa pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah dalam mengatasi masalah ini, termasuk memberikan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (W/Adv/I)
