nusantarakini.id, SAMARINDA – Dorongan percepatan pembangunan rumah sakit di wilayah Balikpapan Timur semakin menguat dari kalangan legislatif Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, menegaskan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.
“Wilayah Balikpapan Timur hingga kini belum memiliki rumah sakit sendiri. Ini bukan lagi wacana, tapi kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan,” ujar Nurhadi, Selasa (24/6/2025).
Sebagai putra daerah Balikpapan Timur, Nurhadi mengaku terus menjalin komunikasi intensif dengan DPRD Kota Balikpapan, termasuk dengan Ketua DPRD Alwi Al Qadri, untuk mendorong percepatan realisasi proyek ini.
Menurutnya, pemerintah kota telah menyusun rencana pembangunan rumah sakit untuk dua kecamatan, yakni Balikpapan Timur dan Balikpapan Barat. Namun progres di kedua wilayah tersebut tidak berjalan seimbang. “Untuk Balikpapan Barat informasinya masih terkendala soal lahan. Sedangkan Balikpapan Timur relatif lebih siap,” jelasnya.
Ia menyebut, keterlambatan pembangunan rumah sakit berpotensi memperlebar kesenjangan akses layanan dasar masyarakat. Karena itu, pihaknya bersama sembilan legislator DPRD Kaltim dari dapil Balikpapan siap memberikan dukungan politik dan anggaran.
“Kalau memang Pemerintah Kota butuh intervensi dari provinsi, kami di DPRD Kaltim siap bantu melalui skema bantuan keuangan provinsi. Saya dan teman-teman dapil Balikpapan sudah bersepakat soal itu,” tegasnya.
Nurhadi menekankan bahwa pembangunan rumah sakit bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bentuk pemenuhan hak dasar masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Terlebih Balikpapan memiliki peran strategis sebagai kota transit dan penyangga utama IKN.
“Kami tidak ingin pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat kota. Wilayah timur Balikpapan juga berhak mendapat akses yang sama, apalagi dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi di sana,” imbuhnya.
Ia berharap Pemerintah Kota Balikpapan segera merampungkan tahapan administratif dan teknis yang dibutuhkan agar pembangunan rumah sakit bisa segera dimulai.
“Dari sisi politik anggaran, kami siap kawal. Tapi pelaksanaan tetap ada di tangan pemerintah kota. Tinggal menunggu kesiapan mereka untuk bergerak,” pungkas Nurhadi. (W/ADV/SR).
