nusantarakini.id, Penajam – Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru menghadapi situasi fiskal yang semakin menekan.
Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyebut bahwa hingga kini tidak ada skema pendanaan khusus yang diberikan pemerintah pusat, sementara beban pembiayaan daerah terus melebar karena Kecamatan Sepaku masih sepenuhnya ditanggung oleh APBD PPU.
Berbicara mengenai kondisi tersebut, Syahrudin menyebut bahwa PPU akan jauh lebih siap menghadapi tantangan fiskal jika pembiayaan Kecamatan Sepaku dialihkan sepenuhnya kepada Otorita IKN. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses itu belum terjadi, bahkan kemungkinan baru berlangsung beberapa tahun lagi.
“Kalau Sepaku dilepas dari pembiayaan daerah, anggaran kita akan lebih ringan dan lebih bermanfaat. Tapi sekarang belum dilepas, mungkin sampai 2028,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa selama wilayah Sepaku belum dialihkan sepenuhnya, Pemda PPU tetap berkewajiban membiayai gaji perangkat, operasional kecamatan, layanan administrasi, hingga infrastruktur dasar.
Kondisi ini membuat ruang fiskal PPU semakin sempit, khususnya ketika kebutuhan layanan publik meningkat akibat arus penduduk dan aktivitas pembangunan IKN.
Menurut Syahrudin, situasi tersebut menjadi ironi tersendiri bagi PPU. Sebagai daerah penyangga yang mengalami dampak langsung dari pembangunan nasional, seharusnya PPU menerima dukungan fiskal tambahan atau skema kompensasi khusus. Namun hingga kini, hal itu belum terwujud.
“Harusnya dengan hadirnya IKN, kita dapat dana fiskal khusus. Tapi itu tidak ada. Jadinya kita seperti ‘numpang nyusu’ saja,” tambahnya. (W/ADV/SR)
