nusantarakini.id, PPU – Di tengah terbatasnya sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa diandalkan, Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif menggali peluang baru melalui masuknya investasi perusahaan.
Ia menyebut, ketergantungan terhadap dana perimbangan selama ini menjadi tanda bahwa roda perekonomian daerah belum berkembang secara mandiri.
“Memang kita harus terus menggali potensi PAD. Kita juga harus mencari perusahaan-perusahaan untuk masuk ke PPU,” ujar Jhon.
Ia menegaskan bahwa stagnasi PAD merupakan persoalan yang serius dan harus dijawab dengan strategi jangka panjang yang realistis. Menurutnya, tanpa gebrakan yang berarti, daerah hanya akan berputar pada sumber penerimaan yang itu-itu saja.
“Kalau kita mengandalkan sumber PAD yang ada pada saat ini, kita akan stuck begitu saja. Pengembangannya tidak signifikan,” ucapnya menambahkan.
Selama ini, mayoritas anggaran daerah PPU diketahui masih bertumpu pada dana transfer dari pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketergantungan tersebut dikhawatirkan membuat daerah tidak memiliki daya tahan fiskal yang kuat jika sewaktu-waktu terjadi perubahan kebijakan nasional.
“PAD itu tergantung penanganan daerah. Kalau semakin lama semakin maju, dan semakin banyak perusahaan yang beroperasi, ya mungkin akan banyak PAD-nya. Selama ini kan kita masih bergantung dengan dana perimbangan saja,” ujar Jhon.
Komisi III, kata dia, terus menyuarakan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem investasi yang ramah namun terkontrol. Tidak hanya dengan memberi insentif kepada investor, tapi juga menciptakan infrastruktur dasar dan kepastian tata ruang yang mendukung ekspansi usaha.
Ia juga menyebut, masuknya Ibu Kota Nusantara (IKN) semestinya tidak menjadikan PPU hanya sebagai daerah penyangga, tetapi turut menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru yang tumbuh bersama. (W/ADV/S)
