nusantarakini.id, SAMARINDA – Wacana penggunaan jalan hauling bersama di Kabupaten Paser kembali mencuat, tak hanya sebagai solusi teknis, tapi juga sebagai langkah strategis menjaga keselamatan publik dan stabilitas sosial di wilayah tambang. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Yenni Eviliana, menilai situasi di lapangan telah mencapai titik yang mengkhawatirkan dan membutuhkan regulasi tegas.
Menurutnya, akses jalan umum yang selama ini digunakan untuk aktivitas hauling batu bara tidak lagi memadai. Kondisi jalan di kawasan Muara Komam, khususnya di sekitar Desa Muara Langon dan Muara Kate, rawan kecelakaan karena sempit, menanjak, dan berliku tajam. “Sudah cukup banyak kejadian. Terakhir, seorang guru jadi korban. Ini alarm keras,” kata Yenni saat dihubungi Rabu (18/6/2025).
Kehadiran Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, di lokasi tersebut pada Sabtu (15/6) dinilai memberi angin segar untuk penyelesaian konkret. Salah satu aspirasi yang muncul dari masyarakat adalah desakan agar jalan hauling milik salah satu perusahaan besar, Haji Isam, dapat dibuka untuk perusahaan tambang lain.
“Saya sepenuhnya mendukung, asal penggunaannya diatur secara hukum. Kalau tidak ada payung hukum, nanti jadi masalah baru lagi. Ini harus serius, bukan sekadar wacana di media,” tegas legislator daerah pemilihan Paser dan PPU itu.
Bagi Yenni, isu jalan hauling bukan semata soal infrastruktur, melainkan juga menyangkut nasib para pekerja, khususnya sopir truk yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas hauling. Konflik antara perusahaan dan warga kerap meluas karena kebijakan tidak berpihak pada kepentingan bersama.
“Demo itu bukan hanya datang dari warga, tapi juga para sopir yang terancam tak bisa bekerja jika jalan ditutup. Jadi ini menyangkut urusan dapur mereka,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa jika jalan khusus tambang bisa diakses secara kolektif dan dikelola dengan baik, potensi konflik horizontal di daerah dapat ditekan. “Bayangkan kalau semua perusahaan pakai jalan sendiri-sendiri, konflik terus. Tapi kalau pakai bareng, lalu lintas lebih tertib, risiko kecelakaan menurun, dan warga tak lagi resah.”
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mendorong pemerintah provinsi dan pusat untuk segera merumuskan kebijakan afirmatif yang menjamin keselamatan masyarakat serta kepastian operasional bagi pelaku usaha.
“Ini saatnya semua pihak duduk bareng, bikin kesepakatan yang jelas. Pemerintah harus jadi mediator aktif, bukan hanya penonton,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
