nusantarakini.id, PPU – Sidak terhadap proyek perumahan yang menyebabkan banjir belakangan ini memicu keprihatinan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Jhon Kenedy, menilai lemahnya pengawasan terhadap pengembang sebagai akar dari persoalan tersebut.
Ia menyebut bahwa semua proses perizinan semestinya tak hanya soal dokumen, tetapi harus menyentuh aspek teknis dan dampak lingkungan di lapangan.
“Sebenarnya itu kan bentuk pengawasan. Masalah pengembang itu kan sebenarnya sudah ada yang mengatur. Saya rasa prosesnya itu sangat rumit sekali dan panjang,” ujar Jhon dalam wawancara usai sidak baru-baru ini.
Ia menekankan bahwa walaupun alur birokrasi perizinan pembangunan perumahan cukup panjang dan melibatkan banyak tahapan, praktik di lapangan justru sering menunjukkan lemahnya antisipasi terhadap potensi masalah lingkungan seperti genangan dan banjir.
“Yang paling terpenting itu adalah jangan semua usulan itu harus diterima, karena juga dampak dari pembangunan itu harus jelas,” lanjutnya.
Menurut Jhon, banyak pengembang perumahan yang hanya mengejar penyelesaian fisik proyek tanpa memperhitungkan sistem drainase dan pembuangan air. Akibatnya, kawasan yang semula tidak memiliki masalah banjir menjadi titik genangan baru karena aliran air yang terhambat.
“Aliran limbah misalnya, itu kan harus dipikirkan dampaknya. Kalau nanti tidak ada alirannya, dia akan tersumbat dan kumuh,” kata dia.
Ia menilai pengawasan teknis di lapangan harus diperkuat. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah teknis seperti Dinas PUPR dan DLH sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Namun dalam praktiknya, kata Jhon, banyak aspek teknis justru dilupakan atau dianggap selesai hanya dengan presentasi di atas kertas. (W/ADV/S)
